Jakarta, CNN Indonesia —
Parlemen Vietnam menyetujui pemangkasan satu dari lima pekerjaan di sektor publik dan memotong anggaran pemerintah Sampai sekarang miliaran Mata Uang Asing untuk program efisiensi besar-besaran pada Selasa (18/2).
Dikutip AFP, menurut pernyataan situs parlemen, Majelis Nasional Vietnam menyetujui “struktur organisasi baru pemerintah”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam.
Menurut pemerintah Vietnam, dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pegawai negeri Berniat kehilangan pekerjaannya atau diberi opsi pensiun dini.
Vietnam Baru saja berupaya Memanfaatkan efisiensi pemerintahan dan menghapus pejabat yang dianggap kurang kompeten. To Lam menganggap lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung bagi pejabat yang lemah.”
Kebijakan ini tidak hanya memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, tetapi Bahkan berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, kepolisian, dan militer.
Beberapa kementerian, termasuk transportasi, perencanaan dan Penanaman Modal, komunikasi, serta tenaga kerja, Sebelumnya dihapus. Pemangkasan Bahkan Berniat berdampak pada sektor media, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer.
Sampai sekarang 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik menurut data pemerintah, Sekalipun Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan jumlahnya jauh lebih tinggi.
Sebanyak 20 persen dari pekerjaan ini Berniat dihapus dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah memperkirakan reformasi ini Berniat menghemat sekitar 113 triliun dong atau setara Rp71,86 triliun dalam lima tahun ke depan. Justru, untuk program pensiun dini dan pesangon, Vietnam Sangat dianjurkan mengeluarkan lebih dari US$5 miliar.
Meski demikian, beberapa pihak khawatir bahwa justru pegawai yang paling kompeten Berniat memilih keluar karena memiliki lebih banyak pilihan karier di luar pemerintahan.
Keputusan ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, karena selama ini bekerja di sektor pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan yang Terpercaya seumur hidup.
Reformasi ini berlangsung kala Amerika Serikat di bawah pemerintahan Kepala Negara Donald Trump Bahkan tengah mengupayakan hal serupa.
(rds/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA