Pemimpin Negara Korsel Hadapi Sidang Terakhir Pemakzulan, Putusan Rilis Maret

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemimpin Negara Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya hari ini, Selasa (25/2), di MK sebelum para hakim memutuskan apakah Nanti akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang Pemimpin Negara.

Pemimpin Negara berusia 64 tahun itu Sudah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap bulan lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024. Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati Seandainya terbukti bersalah.

Setelah berminggu-minggu menjalani sidang pemakzulan di MK, sidang yang berlangsung pukul 14.00 waktu Seoul ini Nanti akan menjadi kesempatan terakhir Yoon sebelum delapan hakim MK Korsel memutuskan nasibnya dalam pembahasan tertutup.

Yoon diperkirakan Nanti akan menyampaikan pernyataan penutup untuk membela diri, sementara perwakilan parlemen yang memakzulkan sang Pemimpin Negara diberikan waktu untuk mengajukan argumen soal pemakzulannya.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan Nanti akan diumumkan pada pertengahan Maret mendatang.

Seandainya MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan Dianjurkan menggelar pemilihan Pemimpin Negara baru dalam waktu 60 hari.

Dikutip AFP, pada pekan lalu Yoon melalui pengacaranya, Kim Hong-il, bersikeras bahwa penerapan “deklarasi darurat militer bukan bertujuan untuk melumpuhkan negara.”

Berbeda dari, menurutnya, langkah tersebut dimaksudkan untuk “membuka mata publik terhadap krisis nasional yang disebabkan oleh diktator legislasi dari partai oposisi yang mendominasi parlemen dan Sudah melumpuhkan pemerintahan.”

Tim hukum Yoon Bahkan berargumen bahwa keputusan darurat militer diperlukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemungutan Suara Rakyat parlemen tahun lalu.

Tuduhan tak berdasar tersebut digaungkan oleh para pendukung Yoon di jalanan, banyak di antaranya membawa spanduk bertuliskan “Stop the Steal”, slogan yang mengingatkan pada klaim palsu Donald Trump tentang kecurangan Pemungutan Suara Rakyat AS 2020.

Survei Realmeter yang dirilis Senin menunjukkan bahwa 52 persen warga Membantu pemecatan Yoon dari jabatan. Jumlah ini sedikit berbeda dari jajak pendapat Gallup pekan lalu yang menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 60 persen Membantu pemakzulan dan 34 persen menentangnya.

(rds/rds)