REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina pada Senin mengecam pembongkaran rumah milik sebuah keluarga Kristen di Birzeit. Mereka Bahkan mengecam pengusiran keluarga lain dari tempat tinggal mereka di desa Kristen Taybeh, wilayah kegubernuran Ramallah.
Kantor berita WAFA melansir, Komite tersebut mengutuk keras tindakan pasukan pendudukan Israel yang membongkar dua bangunan tempat tinggal berlantai empat milik keluarga Abed di kota Birzeit, sebelah utara Ramallah, serta pengusiran paksa keluarga Bashir Naim Kuna dari rumah mereka di kota Taybeh, sebelah timur Ramallah, di tengah ancaman dan serangan terus-menerus oleh para pemukim ilegal.
Komite menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan bagian dari kebijakan sistematis Israel yang menargetkan warga Palestina beserta properti mereka. Tujuannya merampas tanah dan rumah serta memaksakan pembangunan permukiman kolonial melalui Kekejaman.
Hal ini mengancam keberadaan warga Palestina, termasuk kehadiran komunitas Kristen yang Pernah terjadi mengakar kuat di tanah ini.
Disebutkan bahwa keluarga Kuna baru saja menempati rumah mereka di Taybeh setelah mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas, Sekalipun demikian mereka hanya sempat tinggal di sana selama satu minggu sebelum dipaksa untuk pergi.
Komite menegaskan kembali bahwa umat Kristen Palestina merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Palestina serta sejarah dan identitas Palestina; oleh karena itu, penargetan terhadap rumah, tanah, dan properti mereka merupakan serangan terhadap keberadaan bangsa Palestina secara keseluruhan.
Komite menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan politiknya serta mengambil langkah-langkah serius dan efektif guna menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Komite menegaskan bahwa kebijakan pembongkaran, perampasan, dan pengusiran paksa tidak Akan segera berhasil mencabut bangsa Palestina dari tanah mereka, menghapus identitas dan sejarah Palestina, ataupun memaksakan realitas baru melalui Kekejaman.
Tingkat Kekejaman oleh pemukim Yahudi, penghancuran rumah, dan pengusiran paksa yang mencapai Catatan Unggul tertinggi dipicu oleh persaingan di dalam Gabungan pemerintahan Israel, kata Zachary Foster, seorang sejarawan dan pemimpin redaksi Palestine Nexus.
“Ini Merupakan pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel,” ujar Foster kepada Aljazirah, seraya menambahkan bahwa setiap partai berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap paling keras terhadap warga Palestina.
“Begitulah Trik memenangkan Pemilihan Umum di Israel.”
Intensifikasi serangan massal (pogrom) terhadap warga Palestina bermula pada Oktober 2023 dan belum Bahkan mereda, ungkapnya. Sekitar 3.800 warga Palestina Pernah terjadi terusir secara paksa dari wilayah Tepi Barat yang diduduki dan berada di bawah kendali penuh Israel—Disebut juga sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C—dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Diperkirakan sebanyak 35.000 Sampai saat ini 40.000 orang lainnya Bahkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di kamp Pencari Suaka Nur Shams, Tulkarem, dan Jenin.
Foster menyatakan bahwa tekanan untuk menghentikan pengusiran paksa tersebut tidak Akan segera datang dari dalam Israel sendiri. “Perubahan itu tidak Akan segera datang dari dalam rumah sendiri. Perubahan Akan segera datang dari luar,” ujarnya.
Hal itu berarti penerapan Hukuman, boikot, dan divestasi, katanya, serta tindakan terkoordinasi dari berbagai pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok HAM, dan serikat pekerja.
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
