Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana yang sebelumnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan itu.
“Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat Bahkan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7) ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut Kenyataannya belum menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBMsubsidi tersebut secara mendetail.
Bertolak belakang dengan, Luhut mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 Diprediksi lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis Barang Dagangan, yang terkena dampak penurunan harga Barang Dagangan secara tajam.
Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
“Itu Hari Ini Pertamina Tengah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita Pernah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Ia mengatakan pengurangan konsumsi Bantuan Pemerintah, salah satunya BBM bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini.
Pemerintah sendiri mengakui penyaluran Bantuan Pemerintah energi banyak tidak tepat sasaran sehingga membebani APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati Bantuan Pemerintah bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM Bantuan Pemerintah ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut Sesuai ketentuan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati Bantuan Pemerintah LPG 3 kg mencapai 23,3 persen dari sasaran.
(khr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
