Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Isu pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Bantuan Pemerintah seperti pertalite dan solar mencuat belakangan ini.
Hal itu terjadi usai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah Berencana membatasi pembelian BBM jenis itu 17 Agustus mendatang.
Sekalipun, pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahkan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut pernyataan Jokowi, Luhut, Airlangga, dan Arifin soal isu pembatasan pembelian BBM itu:
1. Luhut
Wacana pembatasan Bantuan Pemerintah BBM pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Menurutnya, pembatasan dilakukan lantaran proyeksi defisit APBN 2024 Diprediksi lebih besar dari target pemerintah.
Hal itu terjadi karena turunnya penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran Retribusi Negara penghasilan (PPh) badan dari perusahaan-perusahaan berbasis Barang Dagangan, yang terkena dampak penurunan harga Barang Dagangan secara tajam.
“Itu Pada saat ini Bahkan Pertamina Pada saat ini Bahkan sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita Pernah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Sekalipun Luhut tak menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM Bantuan Pemerintah tersebut lebih detail.
2. Jokowi
Jokowi kemudian membantah pernyataan Luhut tersebut. Ia menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.
“Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat Bahkan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).
3. Airlangga
Airlangga Bahkan membantah informasi bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Pemerintah katanya Pada saat ini Bahkan sedang mempersiapkan Tips Supaya bisa konsumsi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Tidak ada pembatasan,” ujarnya singkat usai menggelar rapat dengan empat menteri di kantornya hari ini (16/7), seperti dikutip dari Detik Finance.
Ia mengatakan para menteri Pada saat ini Bahkan sedang menyiapkan skenario Supaya bisa penyaluran BBM tepat sasaran. Sekalipun skenario tersebut Harus dilaporkan terlebih Dulu kala kepada Pemimpin Negara Jokowi.
3. Arifin
Senada dengan Jokowi dan Airlangga, Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah pembelian BBM Berencana dibatasi mulai 17 Agustus.
“Enggak ada batas-batas 17 Agustus,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).
Ia mengatakan pada 17 Agustus mendatang justru ada BBM baru yang diluncurkan. Pada saat ini Bahkan bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur masih Pada saat ini Bahkan sedang dicari Supaya bisa sesuai standar emisi Euro 5 Dengan kata lain kadar sulfur di bawah 50 parts per million (ppm).
“Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Pada saat ini Bahkan kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan Harus di bawah 50. Ke arah itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan,” katanya.
(fby/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
