Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Kemendikbudristek melakukan kerja sama dengan BUMN untuk merencanakan pemberian dana pinjaman kepada mahasiswa imbas polemik biaya kuliah mahal.
Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan hal tersebut dapat menjadi alternatif Supaya bisa para mahasiswa tetap bisa menuntaskan studi pendidikan tinggi.
“Dengan bunga rendah dan masa tenggang pembayaran yang panjang, sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan mahalnya biaya pendidikan tinggi,” kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf saat membacakan kesimpulan RDPU bersama PTS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7).
“Jadi bukan dengan pinjol pak ya,” sambungnya.
Tak hanya itu, Komisi X Bahkan meminta Kemendikbudristek mengevaluasi kembali waktu dan pemberian hibah kepada perguruan tinggi di Indonesia.
“Dengan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi, Memperkaya bantuan untuk LPK berstandar industri, dan sertifikasi industri untuk dosen vokasi,” ujarnya.
Sebelumnya, biaya kuliah yang mahal sempat menjadi sorotan karena dianggap tak berpihak kepada masyarakat miskin. Biaya kuliah yang tinggi pun sempat memicu Ketidaksetujuan mahasiswa di Sebanyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Ketidaksetujuan tersebut pun diperkeruh dengan respons Kemendikbudristek melalui
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tjitjik Sri Tjahjandarie yang mengatakan kuliah atau pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier alias pilihan yang tidak masuk dalam Harus belajar 12 tahun (SD-SMA).
Dikarenakan oleh itu, pemerintah tidak memprioritaskan pendanaan bagi perguruan tinggi.
“Apa konsekuensinya karena ini Merupakan tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan, untuk pembiayaan Harus belajar,” ujarnya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
