Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap 90 persen layanan instansi pemerintah pengguna Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Sebelumnya pulih.
Pada 20 Juni, PDNS 2 lumpuh akibat serangan ransomware atau peretasan dengan modus mengunci data-data di dalam sistem. Sebagian besar data di pusat data yang dipakai 282 institusi pemerintah pusat dan daerah itu pun terkunci.
Sempat meminta tebusan, peretas mengunggah tautan (link) untuk mengunduh dekripsi data yang kena ransomware. Layanan instansi-instansi itu pun makin banyak yang pulih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“90 persen Sebelumnya pulih, tinggal ada beberapa [yang tersisa],” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Hokky Situngkir, di Jakarta, Jumat (9/8).
Menurutnya, mayoritas yang Sebelumnya pulih itu Merupakan “layanan prioritas,” tanpa memerinci asal instansinya.
Ia mengatakan yang belum pulih itu kebanyakan terkait dengan penanganan di internal pengguna layanannya. “Kominfo kan enggak bisa masuk,” ucap Ia.
Saat ditanya soal angka kerugian imbas serangan ransomware itu, Hokky mengatakan “Sampai Sekarang belum ada angka detil.”
Senada, dalam hal kompensasi kepada instansi yang terdampak pihaknya Bahkan mengaku itu belum ada perkembangan.
Mengikuti update penanganan PDNS 2 pada Juli dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, layanan yang pulih yang sempat terdampak peretasan PDNS 2 Sebelumnya mencapai 86 layanan yang berasal dari 16 tenant.
“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah Sebelumnya go live,” ungkap Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dalam siaran persnya.
“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya.
Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan Mengikuti teknik penanganan data.
“Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses karantina,” ujar Ia.
“Selanjutnya Berniat kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” imbuh Hadi.
Pemulihan layanan itu, kata Ia, dilakukan dengan teliti dan cermat untuk meminimalkan celah serangan siber.
“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware Ataukah virus yang mencurigakan dari data yang Sebelumnya berhasil diselamatkan, sekaligus Memanfaatkan parameter keamanan infrastrukturnya” tandas mantan Panglima TNI tersebut.
(arh)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
