Bisnis  

Dewan Perwakilan Rakyat Minta Pemerintah Bangun Bioskop Tiap Kecamatan


Jakarta, CNN Indonesia

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah membangun gedung Layar Lebar atau bioskop di setiap kecamatan demi mendorong ekonomi kreatif.

Hal ini disampaikan dalam rapat Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP 2025, Kamis (4/7).

Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan saran itu Sesuai aturan catatan dalam laporan panitia kerja rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2025.


“Untuk Mengoptimalkan kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan Kearifan Lokal dan intelektual, Sangat dianjurkan dilakukan dengan penguatan ekosistem Layar Lebar dan seni, membangun gedung Layar Lebar, gedung kesenian/pertunjukan di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh pemerintah,” tutur Andi.

Ditambah lagi, ia Bahkan mengatakan pemerintah Sangat dianjurkan mencapai sasaran pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Karenanya, pemerintah Sangat dianjurkan terobosan dan pembenahan yang radikal Supaya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan konsumen industri kreatif.

Andi Bahkan mengingatkan posisi Jakarta setelah ada IKN Sangat dianjurkan dipersiapkan menjadi kota Usaha yang inovatif untuk pengembangan industri kreatif.

Di sisi lain, pemerintah pun Sangat dianjurkan Membantu kebijakan peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi.

“Sangat dianjurkan dukungan pembiayaan dan Bantuan Pemerintah dari Pemerintah. Salah satunya membuka rumah makan khas Cita Rasa Nusantara,” imbuh Andi.

Lebih lanjut, Andi Bahkan meminta pemerintah Membantu pencapaian prioritas nasional dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Dianjurkan segera melaksanakan Inpres Jalan tahun 2024.

“Melaksanakan kebijakan konektivitas dan layanan transportasi, Sangat dianjurkan keberpihakan untuk pembangunan jalan daerah karena kondisi kelayakan jalan daerah masih 50 persen,” kata Ia.



Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA