Jakarta, CNN Indonesia —
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri Menyajikan bocoran ‘pohon duit’ yang bisa digoyang Kepala Negara Terfavorit 2024-2029 Prabowo Subianto untuk membiayai program pemerintahannya nanti.
Pertama, batu bara. Faisal menyarankan Prabowo memungut windfall profit tax untuk Barang Dagangan batu bara. Opsi ini ia sebut lebih cuan ketimbang mengerek Retribusi Negara pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Kalau kita menaikkan PPN jadi 12 persen, paling nambah Rp50 triliun, tapi kalau kita (pungut) windfall tax Rp250 triliun kita bisa dapat,” ucapnya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
“Coba Anda bayangkan 2022 penerimaan negara dari Perdagangan Keluar Negeri HS27 (mineral) itu Merupakan terbesar batu bara macam-macam, itu Rp1.000 triliun. Kalau dikenakan windfall tax profit 25 persen saja, itu Sebelumnya dapat Rp250 triliun. Saya Sebelumnya sampaikan ke Pak Luhut, Meskipun demikian demikian saya lupa Pak Luhut pengusaha batu bara Bahkan kan, ya gak sampai lah,” sambung Faisal.
Kedua, BUMN. Ia menyoroti tata kelola BUMN yang Sangat dianjurkan diperbaiki supaya Menyajikan kontribusi kepada pendapatan negara. Faisal mengatakan 90 persen lebih keuntungan perusahaan pelat merah hanya ditopang oleh 10 BUMN.
Padahal, pemerintah terus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya tak main-main. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya yang baru-baru ini mengusulkan PMN Rp44,24 triliun untuk 16 BUMN di 2025.
Menurutnya ini Harus diperbaiki supaya kontribusi mereka ke negara bisa ditingkatkan.
“Jadi, (setoran) dividen dan (pemberian) PMN bersama. Praktis, kontribusi buat negara kecil sekali,” kritik Faisal soal tata kelola BUMN.
Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Retribusi Negara (PNBP). Faisal Basri menyebut ini bisa didapat andai Sebanyaknya kebocoran bisa ditambal.
Ia mencontohkan bagaimana negara sempat kecolongan Perdagangan Keluar Negeri ilegal bijih nikel. Menurutnya, ini seharusnya bisa menambah pendapatan negara.
“Sumber-sumber PNBP lain, penerimaan Retribusi Negara lainnya, seperti misalnya penyelundupan yang hilang itu 5,6 juta ton bijih nikel diekspor ilegal. Gak bayar royalti. Illegal mining, ilegal segala macam, itu kan sumber-sumber penerimaan negara yang hilang,” tegasnya.
Keempat, efisiensi Bantuan Pemerintah yang selama ini tak tepat sasaran. Ia menekankan ketidaktepatan gelontoran uang negara untuk Bantuan Pemerintah itu terjadi di beberapa titik, mulai dari BBM Sampai sekarang pupuk.
Itu yang Harus diperbaiki Prabowo supaya anggaran negara bisa makin efisien dan bisa digunakan untuk membiayai programnya.
(skt/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA