Honda Suzuki Yamaha Ketakutan Usai Vietnam Larang Kendaraan Bermotor Roda Dua Bensin Beredar

Jakarta, CNN Indonesia —

Larangan penggunaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin di Hanoi, Vietnam memunculkan gejolak dari kalangan pelaku industri merek asal Jepang yang mendominasi pasar di negara tersebut.

Perusahaan Bahkan Sudah bersurat ke pemerintah Vietnam sembari memberi alasan bahwa larangan itu dapat menyebabkan kebangkrutan Sampai saat ini Pengurangan Tenaga Kerja. Industri komponen roda dua pun “teriak” dengan langkah pemerintah setempat.

Surat ini disampaikan sejak Juli oleh asosiasi utama produsen sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dipimpin Honda, dan di dalamnya terdapat merek lain seperi Yamaha serta Suzuki.

“Gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok,” menurut salinan surat yang ditinjau Reuters, dikutip Rabu (22/10).

Larangan ini sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Ia mengeluarkan arahan yang melarang sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Langkah ini diambil demi menekan polusi di wilayah tersebut.

Masih dalam surat yang dibuat asosiasi, para produsen menyebutkan larangan itu dapat menimbulkan Dampak Negatif terhadap ratusan ribu pekerja, serta berpotensi mengganggu hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Mereka kemudian mendesak Supaya bisa otoritas menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua Sampai saat ini tiga tahun. Ini dibutuhkan untuk menyesuaikan lini produksi sambil Memperjelas jaringan stasiun pengisian daya listrik dan standar keselamatan.

Keputusan Vietnam ini lantas membuat negara asal para produsen turun tangan.

Pemerintah Jepang Pada saat ini memperingatkan otoritas setempat Bila langkah itu dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (Pengurangan Tenaga Kerja) karena berpotensi mengganggu pasar atau industri.

Menurut Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, pelarangan secara mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri pendukung, mulai dari dealer dan pemasok suku cadang, demikian isi pernyataan kedutaan yang merangkum surat tersebut.

Meski begitu, pihak kedutaan menolak membagikan isi lengkap surat tersebut.

Ditambah lagi dengan Kedutaan Bahkan mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan peta jalan yang tepat Ke arah elektrifikasi. Bagi mereka semua Dianjurkan masa persiapan serta penerapan peraturan secara bertahap.

Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu disampaikan sejak September.

Sejauh ini pejabat Vietnam belum menanggapi permintaan dari pemerintah Jepang maupun para produsen menurut tiga sumber yang menolak disebutkan namanya.

Meski begitu, pemerintah sebelumnya menyatakan larangan itu demi mengatasi tingginya tingkat polusi udara di Hanoi. Otoritas di Ho Chi Minh City, kota terbesar di Vietnam Bahkan Sudah memberi sinyal Berniat memberlakukan pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin.

Perdana Menteri Chinh pada Agustus Bahkan Sudah berbicara kepada para eksekutif Jepang bila pengurangan emisi merupakan isu global yang memerlukan upaya bersama.

(ryh/mik)