Jakarta, CNN Indonesia —
Palestina menolak keras usulan Israel mengenai pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza.
Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menegaskan pasukan asing apa pun tak boleh berada di wilayah Palestina.
“Tak ada legitimasi bagi kehadiran pasukan asing di wilayah Palestina,” kata Rudeineh, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO), Minggu (30/6).
Rudeineh menyatakan hanya warga Palestina yang bisa memutuskan siapa yang memimpin mereka dan mengatur serta mengelola urusan di Gaza.
Ia menyebut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) merupakan satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, yang memiliki otoritas hukum atas seluruh wilayah Palestina termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.
“Kami tak Akan segera menerima atau mengizinkan kehadiran pasukan asing di tanah kami, entah itu di Tepi Barat atau Jalur Gaza,” kata jubir tersebut.
Menurut Rudeineh, pemerintah Israel “delusi” Bila mengira bisa mengontrol Gaza. Sebab masalah Palestina, kata Ia, merupakan masalah tanah dan kenegaraan, bukan sekadar bantuan kemanusiaan.
“Ini Merupakan masalah suci dan isu utama bagi bangsa Arab,” ucapnya, seperti dikutip Xinhua.
Komentar Rudeineh muncul setelah sumber keamanan Israel mengatakan pasukan Zionis Akan segera tetap berada di Gaza Sampai sekarang pasukan internasional hadir menggantikan mereka di wilayah tersebut.
Respons Rudeineh Bahkan muncul setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengajukan rencana terkait Gaza bertajuk Higher Planning Council for Judea and Samaria.
Usulan itu di antaranya mencabut kekuasan eksekutif dari Otoritas Palestina di Tepi Barat, melindungi situs Yahudi, Sampai sekarang mengakui lima pos permukiman di negara tersebut.
Lima pos tersebut yaitu Evyatar, Givat Assaf, Sde Efraim, Heletz, dan Adorayim.
Menurut radio publik Israel Kan, Menteri Lini pertahanan Israel Yoav Gallant Sudah membahas rencana fase transisi untuk Gaza dalam kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa hari lalu.
Pada fase transisi itu, Gaza Akan segera diawasi oleh komite pengarah yang dipimpin oleh AS dengan melibatkan negara-negara Arab moderat. Komite itu kemungkinan melibatkan tentara dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Maroko.
Sementara pihak Amerika Akan segera menangani kepemimpinan dan logistik dari luar jalur, diduga di Mesir.
Rencana tersebut Akan segera dilaksanakan secara bertahap dari utara ke selatan Gaza dan bertujuan mengalihkan tanggung jawab keamanan lokal secara bertahap kepada pasukan Palestina.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
