Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah Sudah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.
Ia mengatakan keputusan ini Pernah terjadi dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah pleno Pernah terjadi memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah Berniat mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang Pernah terjadi saya sampaikan,” kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi di Muhammadiyah itu berlaku asas kolektif kolegial. Sekalipun ada yang tidak setuju, kalau Pernah terjadi diputuskan bersama-sama ya Sangat dianjurkan setuju. Atau Berbeda dari, kalau diputuskan tidak setuju, ya Sangat dianjurkan semuanya tidak setuju,” tambahnya.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri terkait ini, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.
Meski begitu, ia mengatakan awalnya Muhammadiyah masih mengkaji hal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik. Azrul mengatakan Muhammadiyah Pernah terjadi melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, Usaha, aspek sosial, Kearifan Lokal, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bila terakhir ini.
“Praktisi, Ilmuwan tambang, praktisi tambang, ahli hukum, ahli lingkungan, dan lain-lain. Nah dari kajian-kajian yang mendalam yang kita lakukan, tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Pada akhirnya Muhammadiyah memutuskan atau memberi isarat lah Berniat mengambil tambang,” kata Ia.
Azrul beralasan Muhammadiyah menerima tambang lantaran Pada Saat ini Bahkan Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Ia menilai Bila manusia meninggalkan ketergantungannya pada batu bara, maka dunia Berniat gelap gulita.
Karena itu, ia mengatakan Muhammadiyah Berniat merencanakan, dan memulai proses transisi energi ke depannya seiring proses tambang.
“Saya selaku Ketua Majlis Lingkungan, Pernah terjadi merencanakan itu, bagaimana ke depan transisi energi ini Sangat dianjurkan kita lakukan,” kata Ia.
Azrul mengungkapkan alasan lain, Muhammadiyah ingin Menyediakan contoh baik Bila mengelola tambang nantinya. Ia tak ingin nantinya Berniat muncul tambang-tambang liar dan melakukan pertambangan secara sembrono yang meninggalkan masalah.
Ia mengatakan Muhammadiyah Berniat menambang dengan program ‘tambang hijau’. Salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi lahan seperti sedia kala Bila Pernah terjadi selesai proses pertambangan.
“Termasuk nanti pasca tambang. (Kita Berniat kembalikan lagi. Masyarakat yang ada di sana Sangat dianjurkan kita berdayakan. Muhammadiyah Berniat mengambil pera Menyediakan contoh-contoh yang baik. Yang Menyediakan edukasi kepada teman-teman yang Pernah terjadi bergerak di bidang pertambangan,” kata Ia.
Pemerintah sebelumnya Menyediakan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara
(rzr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
