Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Sebelumnya menggratiskan biaya pendidikan Sebanyaknya sekolah swasta dari tingkat SMP Sampai sekarang SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaludin menyampaikan ada 8.426 kursi yang disiapkan untuk jalur kandidat peserta didik baru (CPDB) yang mendaftar lewat PPDB Bersama 2024 di jenjang SMP, SMA, dan SMK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
kandidat peserta didik yang lolos program ini dibiayai oleh Pemprov DKI, baik untuk uang pakal maupun biaya operasional (SPP) setiap semesternya.
“PPDB Bersama dalam rangka menampung mereka-mereka dengan jalur afirmatif untuk sekolah-sekolah di swasta dan kita gratiskan,” kata Budi beberapa waktu lalu.
Pada 2021 lalu, Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebutkan pembiayaan sekolah Berencana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah atau BOP dengan nilai sebesar Rp400 ribu per siswa setiap bulannya.
“SPP gratis sampai lulus yang bayar Pemprov DKI,” ujarnya.
PPDB Bersama Merupakan bagian dari PPDB DKI yang memungkinkan CPDB SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi.
CPDB yang diterima melalui PPDB Bersama bisa sekolah gratis karena biaya sekolahnya ditanggung oleh Pemprov DKI.
Tujuan PPDB Bersama ini Merupakan Memperkaya daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA dan SMK.
Saat ini Bahkan, Pemprov DKI tengah mengkaji kebijakan menggratiskan biaya pendidikan sekolah swasta dari SD Sampai sekarang SMA. Kajian ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Merujuk pada kajian Dinas Pendidikan DKI, Budi membuka kemungkinan kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan oleh Pemprov DKI.
“Kemungkinan ada harapan diimplementasikan di Pemprov DKI. Meskipun demikian kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini,” kata Budi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/7).
Budi berharap kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta bisa diterapkan pada 2025.
(lna/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
