Jakarta, CNN Indonesia —
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengusulkan pemerintah melaksanakan moratorium pembangunan Tim di Pulau Dewata.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya penataan ulang dari zona wisata.
Terlebih lagi, ia meminta pemerintah untuk menghitung carrying capacity di Bali untuk mengetahui batas maksimal wisatawan yang datang ke sebuah Tempat wisata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Berapa sih idealnya carrying capacity-nya Bali ini? Karena kita sambil, apakah Dianjurkan kita melakukan moratorium dulu? Bisa jadi lima tahun untuk penataannya, kemudian baru dibuka lagi?” ujar Suryawijaya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).
Ia pun menguraikan Sebanyaknya permasalahan yang terjadi di Bali termasuk infrastruktur dalam mengurangi kemacetan, pelanggaran keimigrasian, Sampai saat ini adanya turis yang berulah dan tidak menghargai aturan yang sesuai dengan norma dan Kearifan Lokal Bali. Suryawijaya menilai hal-hal seperti itulah yang Dianjurkan ditertibkan.
Menurutnya, alih fungsi lahan di Bali dari lahan basah ke lahan kering yang dipergunakan untuk pariwisata mencapai 200 hektare (ha) per tahun. Maka itu, ia melihat aturan terkait pariwisata di Pulau Dewata Dianjurkan ditata ulang.
“Misalnya penataan yang mana yang boleh dilakukan untuk peruntukan ini. Itu yang Harus dilakukan. Jadi lebih baik pembinaan dan penataan ini dilakukan secara masif penertibannya,” imbuh Suryawijaya lebih lanjut.
Di samping itu, ia berharap PHRI ke depannya Akan segera dilibatkan dalam penataan ini. Ia Bahkan berharap seluruh pengusaha di bidang akomodasi pariwisata di Bali masuk menjadi member PHRI guna melengkapi database sehingga Mempercepat melacak segala macam permasalahan.
Suryawijaya menyampaikan selama ini adanya masalah turis yang berulah muncul dari mereka yang tinggal di villa swasta yang tak terdaftar anggota PHRI. Ia membandingkan dengan turis di hotel yang identitasnya bisa terdata dan termonitor dengan jelas saat mereka melakukan check-in.
“Tapi selama ini, tamu-tamu yang berulah itu kan tamu-tamu yang tinggal di akomodasi-akomodasi, yang disewa-sewakan secara pribadi kan itu yang terjadi. Jadi ada pabrik Narkotika dan segala macam itu kan yang Harus diperhatikan,” tegasnya.
Ia pun menyarankan pemerintah untuk mempersulit izin pembangunan Tim di Bali alih-alih menutup Tim yang Pernah ada Di waktu ini.
Suryawijaya berkata bahwa selama ini Tim yang berdiri di Bali melakukan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Begitu nomor induk berusaha (NIB) keluar, Tim tersebut langsung dibangun dan dioperasikan.
“Kalau kurangi yang Pernah ada kan pengusaha bisa melakukan perlawanan, nanti kan? Apalagi yang Pernah berizin kan. Jadi mengurangi atau menutup menurut saya kurang pas. Jadi kita Harus menertibkan dulu pembinaan, kemudian menyetop untuk usaha yang baru, sampai situasi dan kondisinya Akan segera lebih baik,” jelasnya lebih lanjut.
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana membenahi wisata di Bali sehingga ke depan keasliannya tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan Akan segera dilakukan pada beberapa aspek. Salah satunya kharisma.
Ia mengatakan belakangan ini Bali ‘rusak’ imbas maraknya turis aring yang menggunakan Pulau Dewata tersebut sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan Narkotika, mengambil pekerjaan warga lokal. Bali Bahkan rusak oleh maraknya kelab yang menyuguhkan orang berpakaian terbuka alias telanjang.
“Jadi kelab nude topless kurangi lah, kan bukan Ingin lihat orang telanjang, kalau Ingin pilih tempat lain. Keunikan Bali Harus kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, ia Pernah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak.
“Ini supaya betul-betul Bali dibersihkan dari Medis narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada yang bisa lawan,” ujarnya.
Selain membersihkan turis yang merusak itu, Luhut mengatakan pemerintah Bahkan Akan segera menertibkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di kawasan Bali Selatan.
Pemerintah Akan segera menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu.
(del/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
