Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara) mengkaji kemungkinan membuka lagi pendaftaran pasangan kandidat kepala daerah jalur non partai/independen untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Hal itu dilakukan menyusul adanya Putusan MA (MA) yang mengubah dasar penghitungan syarat usia minimal kandidat kepala daerah.
Pendaftaran kandidat independen sebelumnya Sebelumnya ditutup pada Mei lalu dengan mengacu pada aturan sebelum adanya putusan MA.
“Waktu penyerahan dukungan kandidat perseorangan pada tanggal 8-12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit,” kata Komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara Idham Holik di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/7).
Sebelum ada putusan MA, syarat usia minimal kandidat dihitung saat penetapan pasangan kandidat pada 22 September 2024.
Sekalipun aturan itu berubah setelah ada putusan MA menjadi syarat usia minimal kandidat dihitung saat pelantikan.
Dengan adanya perubahan aturan ini, maka para peminat jalur independen yang awalnya tidak bisa maju karena tak memenuhi syarat usia minimal, bisa saja mendaftar mengacu pada aturan terbaru.
Dalam kajiannya, Penyelenggara Pencoblosan Suara Sebelumnya membuat skema simulasi pendaftaran cakada jalur independen dengan mengacu pada aturan setelah putusan MA.
kandidat nonpartai yang pendaftarannya Sebelumnya diverifikasi sejak Mei Berencana terus diproses. Sekalipun, Penyelenggara Pencoblosan Suara Bahkan Berencana membuka pendaftaran kembali jalur independen.
Dalam skema simulasinya, tahapan pendaftaran kandidat kepala daerah jalur independen yang kedua ini Berencana berlangsung lebih singkat, Dikenal sebagai hanya 87 hari.
Sementara itu, kandidat independen yang pendaftarannya diproses sejak Mei menjalani tahapan selama 126 hari.
Rinciannya, Bila kandidat nonpartai yang mendaftar pada Mei lalu memiliki waktu 5 hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke Penyelenggara Pencoblosan Suara, maka pada pendaftaran kali ini kandidat nonpartai hanya punya 4 hari.
Pada pendaftaran pertama, Penyelenggara Pencoblosan Suara mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan yang diserahkan kandidat nonpartai.
Sekalipun, Bila nanti dibuka pendaftaran kedua, Penyelenggara Pencoblosan Suara hanya punya waktu 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.
Idham menjelaskan simulasi ini masih Berencana dikonsultasikan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat.
“Masih dikaji,” kata Idham.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
