Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penggunaan Data Tunggal Sosial Keadaan Ekonomi Negara (DTSEN) dalam penyaluran Bantuan Pemerintah bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya mengatakan basis data itu Sebelumnya tersedia dan bisa digunakan. Justru, Kementerian ESDM belum kunjung menggunakannya.
“Kita punya DTSEN. Ini Sebelumnya siap, Sebelumnya dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami Berencana diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menyebut selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati Bantuan Pemerintah dari pemerintah, terutama di sektor energi. Ia ingin penyaluran Bantuan Pemerintah ke depan bisa lebih tepat sasaran.
Ia menekankan Pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program Bantuan Pemerintah. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena Peningkatan Ekonomi di tanah air belum begitu Mudah.
Oleh karena itu, Purbaya setuju dengan ambisi Pemimpin Negara Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke 8 persen. Ia menegaskan Peningkatan Ekonomi yang tak bagus Berencana berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah.
“Dikeluarkanlah itu Bantuan Pemerintah supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya Merupakan menciptakan Peningkatan Ekonomi yang lebih Mudah. Jadi, kita mencoba Mengoptimalkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak Sangat dianjurkan Bantuan Pemerintah lagi,” tuturnya.
“Sekalipun demikian susah Bisa jadi ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama Berencana tercapai Bahkan,” imbuh Purbaya.
Purbaya melaporkan pagu Bantuan Pemerintah dan kompensasi untuk 2025 Merupakan Rp498,8 triliun. Realisasinya per Agustus 2025 tembus Rp218 triliun atau setara 43,7 persen.
Ia menekankan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Oleh karena itu, Bantuan Pemerintah Berencana tetap berjalan.
“Jadi, Bantuan Pemerintah Merupakan salah satu alat untuk memastikan mereka Bahkan bisa menikmati kue ekonomi kita yang Di waktu ini sedang berkembang,” tandas Purbaya.
(skt/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
